Zulhas Ancam Demo MK Bila Sistem Pemilu Diubah Tertutup

Dinamika Sidang Gugatan Uji Materi Sistem Pemilu di MK

Overview: Pada sidang uji materi sistem pemilu, terdapat kemungkinan rakyat tidak bisa lagi memilih anggota legislatif secara langsung atau disebut sistem pemilu terbuka karena ada pihak yang menghendaki anggota legislatif baik itu DPR DPRD dipilih oleh partai bukan rakyat atau disebut sistem pemilu tertutup. Sidang ini berlangsung sejak 23 November tahun lalu dan berjalan paralel dengan tahapan Pemilu yang sudah berlangsung dari 14 Juni tahun lalu.

Kronologi Sidang

• Permohonan uji materi undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dengan nomor perkara sekian itu mulai disidangkan pada 23 November tahun lalu.

• Kuasa hukum pemohon mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak itu melemahkan pelembagaan sistem kepartaian.

• Sejak tanggal 5 April hingga sidang ke-14 atau 9 Mei kemarin agenda Sidang masih mendengarkan keterangan ahli.

Sikap Partai Politik

• Dari 9 fraksi di DPR RI, hanya satu fraksi saja PDI Perjuangan yang sepakat dengan sistem pemilu tertutup.

• Partai politik selaku pihak yang sangat terdampak dengan uji materi ini pastinya langsung ngegas menyatakan sikapnya dari 9 fraksi di DPR RI 8 diantaranya tetap mendukung diperlakukannya sistem pemilu terbuka.

Pernyataan Hakim Konstitusi

• Ada tiga pernyataan hakim konstitusi yang diduga mengarah pada sistem pemilu tertutup.

• Hakim konstitusi Arif Hidayat pernah bertanya ke ahli Mungkinkah Pemilu memakai sistem Hybrid alias mencampurkan sistem terbuka dengan sistem tertutup.

• Saldi Isra juga pernah bertanya ke ahli Bagaimana penerapan sistem campuran dalam politik Indonesia saldi juga bertanya ke ahli jika sistem pemilu diubah tepatnya untuk pemilu 2004 atau 2029 pernyataan yang cenderung memihak pada sistem pemilu tertutup kembali di lontarkan oleh Arif Hidayat dalam sidang kemarin ia menyatakan dulu perubahan dari tertutup menjadi terbuka itu pernah dilakukan dalam bahasa Inggris apakah ini berarti hakim konstitusi akan mengubah sistem pemilu di tengah berlangsungnya tahapan Pemilu.

Komposisi Hakim Konstitusi

• Terdiri dari hakim yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, Presiden, dan DPR.

• Lembaga pengusul mereka ini seharusnya tidak bisa mempengaruhi keputusan hakim konstitusi karena harus independen dan berpegang erat pada konstitusi.

Reaksi Publik

• Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara dan menilai tidak ada kegentingan yang mengharuskan sistem pemilu saat ini diubah.

• Ketua umpan Zulkifli Hasan menyatakan ancaman demo besar-besaran jika MK membuat keputusan keliru.

Pemilihan Presiden dan Demokrasi

Overview: Dalam diskusi ini, terdapat pembahasan mengenai pemilihan presiden dan demokrasi. Terdapat perdebatan mengenai siapa yang memiliki kekuasaan dalam pemilihan presiden dan bagaimana demokrasi dapat dijaga.

Siapa yang Memiliki Kekuasaan dalam Pemilihan Presiden?

• Ada beberapa pihak yang memiliki kekuasaan dalam pemilihan presiden, seperti gubernur, partai politik, dan DPR.

• Tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak tersebut, sulit bagi seseorang untuk terpilih sebagai presiden.

Bagaimana Demokrasi Dapat Dijaga?

• Penting untuk menjaga agar demokrasi tidak tercederai atau dirusak.

• Salah satu cara untuk menjaga demokrasi adalah dengan melakukan demostrasi secara damai tanpa merusak fasilitas umum atau melanggar hukum.

Penutup

Overview: Diskusi ini ditutup dengan ucapan terima kasih kepada para pembicara atas ulasan yang telah disampaikan.