Sri Mulyani: Bijak & Inovatif Kelola Fiskal | Endgame #58

Name: Sri Mulyani: Bijak & Inovatif Kelola Fiskal | Endgame #58
Uploaded: 2021-12-08T10:00:13.000Z
Duration: 2 h 48 min 8 s

Pilihan Sulit Pembuat Kebijakan

Overview: Dalam video ini, Gita Wirjawan mewawancarai Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sri Mulyani membahas latar belakangnya dan bagaimana krisis ekonomi 1997-1998 mempengaruhi kebijakan ekonomi di Indonesia.

Latar Belakang Sri Mulyani

Sri Mulyani lahir di Sumatera dari orang tua guru yang wajib kerja sarjana.

Setelah selesai masa penugasan di Sumatera, keluarganya pindah ke Yogyakarta dan orang tuanya membangun IKIP Semarang.

Sri Mulyani adalah anak ketujuh dari sepuluh bersaudara dan satu-satunya yang tidak ingin menjadi dokter atau insinyur. Ia memilih jurusan Ekonomi di UI karena menyukai matematika dan psikologi.

Krisis Ekonomi 1997-1998

Krisis ekonomi 1997-1998 membuat banyak masyarakat tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sri Mulyani sebagai seorang ekonom dapat menjelaskan kompleksitas krisis tersebut.

Krisis perbankan, nilai tukar, dan krisis politik menyebabkan perubahan paradigma dalam mengelola keuangan negara. Bank Indonesia menjadi independen, APBN harus melalui proses dengan DPR, dan sistem akuntansi mengalami reformasi.

Sri Mulyani banyak mengajar di UI dan media massa tentang krisis ekonomi tersebut.

Karir Sri Mulyani sebagai Konsultan dan Executive Director di IMF

Overview: Dalam bagian ini, Sri Mulyani menjelaskan bahwa ia awalnya bekerja sebagai konsultan sebelum dipanggil untuk menjadi Executive Director di IMF oleh Pak Menteri Keuangan. Ia kemudian pindah ke Washington DC bersama keluarganya selama dua tahun.

Posisi di IMF

Dipanggil untuk menjadi Executive Director di IMF oleh Pak Menteri Keuangan.

Menjadi Managing Director di Bank Dunia selama enam tahun.

Peran dalam Krisis Global 2008-2009

Menghadapi krisis global 2008-2009 yang membutuhkan banyak pengalaman dari krisis sebelumnya pada tahun 1997-1998.

Indonesia cukup sukses menghadapi krisis global tersebut karena ekonomi dan sistem keuangannya tetap stabil.

Penanganan Krisis Keuangan Negara

Overview: Dalam bagian ini, Sri Mulyani membahas penanganan postur keuangan negara selama pandemi COVID-19. Ia menekankan bahwa situasi yang kita hadapi saat ini sangat luar biasa dan berbeda dengan krisis sebelumnya seperti pada tahun 1998 atau 2008.

Penanganan Postur Keuangan Negara Selama Pandemi COVID-19

Situasi yang kita hadapi saat ini sangat luar biasa.

Krisis saat ini berbeda dengan krisis sebelumnya seperti pada tahun 1998 atau 2008.

Penanganan postur keuangan negara selama pandemi COVID-19 sangat penting untuk dilakukan.

Krisis Kepercayaan dan Ancaman Jiwa

Pada tahun 2008-2009, terjadi krisis kepercayaan di Amerika Serikat yang mempengaruhi ekonomi global. Namun, krisis saat ini disebabkan oleh makhluk tak terlihat yang mengancam jiwa manusia.

Ancaman Jiwa dan Pencegahan Penularan

Virus Corona merupakan ancaman jiwa yang tidak terlihat penyebabnya namun menimbulkan konsekuensi serius bagi masyarakat.

Pencegahan penularan dilakukan dengan cara orang harus shelter in place atau di rumah saja untuk menghindari kontak fisik dengan orang lain.

Kegiatan masyarakat seperti sekolah, warung-warung sekitar sekolah, kantor, masjid menjadi hilang karena adanya pembatasan sosial.

Pembatasan sosial juga berdampak pada hilangnya pekerjaan dan penghasilan bagi banyak orang.

Penanganan Krisis dari Sisi Kesehatan

Sebelum WHO mengumumkan pandemi virus corona pada bulan Maret 2020, sudah ada tanda-tanda bahwa virus ini akan membuat buruk ekonomi global.

Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah ketat dalam menangani pandemi virus corona seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Dalam menangani pandemi ini, pemerintah harus memberikan tambahan anggaran untuk kesehatan agar dapat memenuhi kebutuhan seperti hand sanitizer, APD, dan impor alat tes.

Pemerintah juga harus memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang kehilangan pendapatan akibat pembatasan sosial.

Dampak pada Ekonomi

Pandemi virus corona berdampak luas pada ekonomi global karena banyak bisnis yang tutup dan penerimaan pajak menurun.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpu Nomor 1 untuk mengatasi defisit APBN yang diperkirakan akan lebih dari 3% selama tiga tahun.

UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak parah oleh pandemi ini sehingga pemerintah harus memberikan bantuan produktif dan menunda pembayaran pinjaman.

Penanganan Krisis di Tengah Tekanan

Pada saat awal pandemi virus corona, Indonesia menghadapi tekanan besar dalam menangani krisis ini. Namun, dengan langkah-langkah tepat dari pemerintah, Indonesia berhasil meredam penyebaran virus corona.

Penanganan Kesehatan

Saat awal pandemi virus corona, tidak ada negara yang siap menghadapi konsekuensi yang begitu luas.

Pemerintah Indonesia memberikan tambahan anggaran untuk kesehatan agar dapat memenuhi kebutuhan seperti hand sanitizer, APD, dan impor alat tes.

Produsen APD di Indonesia juga diberikan insentif untuk memproduksi baju APD yang dibutuhkan oleh tenaga medis.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpu Nomor 1 untuk mengatasi defisit APBN yang diperkirakan akan lebih dari 3% selama tiga tahun.

Penanganan Ekonomi

UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak parah oleh pandemi ini sehingga pemerintah harus memberikan bantuan produktif dan menunda pembayaran pinjaman.

Pemerintah Indonesia memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang kehilangan pendapatan akibat pembatasan sosial.

Pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan agar tetap dapat bertahan di tengah krisis ini.

Kebijakan Diskon 50% dan Pemberian Internet Gratis

Dalam bagian ini, Bu Sri Mulyani membahas kebijakan diskon 50% dan pemberian internet gratis yang diberikan oleh pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19.

Kebijakan Diskon 50%

Pemerintah memberikan diskon 50% kepada masyarakat yang tidak mampu.

Guru, dosen, mahasiswa, murid, pesantren semuanya dikasih pulsa internetnya secara gratis.

Telkom dibayar oleh pemerintah untuk memberikan layanan internet tersebut.

Pemberian Internet Gratis

Pemerintah memberikan layanan internet secara gratis karena masyarakat bergantung pada internet selama pandemi COVID-19.

Pembuatan Kebijakan Selama Pandemi COVID-19

Dalam bagian ini, Bu Sri Mulyani membahas pembuatan kebijakan selama pandemi COVID-19 di Indonesia.

Pembuatan Kebijakan dengan Zoom

Pembuatan kebijakan dilakukan melalui Zoom ketika kantor ditutup karena pandemi COVID-19.

Awalnya terjadi ketakutan saat salah satu menteri terkena COVID-19.

Menghadapi Situasi Ketakutan Akibat Pandemi COVID-19

Dalam bagian ini, Bu Sri Mulyani membahas situasi ketakutan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 dan bagaimana pemerintah Indonesia menghadapinya.

Situasi Ketakutan

Terjadi situasi ketakutan karena tidak tahu siapa yang akan terkena COVID-19 selanjutnya.

Semua orang dalam situasi ketakutan.

Menghadapi Situasi Ketakutan

Pemerintah harus memikirkan negara, rakyat, ekonomi, dan keuangan.

Meningkatkan Level Utang untuk Bertahan Selama Pandemi COVID-19

Dalam bagian ini, Bu Sri Mulyani membahas meningkatkan level utang sebagai cara untuk bertahan selama pandemi COVID-19 di Indonesia.

Meningkatkan Level Utang

Di level perorangan dan korporasi, aktivitas utang harus meningkat untuk bisa bertahan.

APBN Sebagai Instrumen Fiskal dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Dalam bagian ini, Bu Sri Mulyani membahas APBN sebagai instrumen fiskal dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia.

APBN Sebagai Instrumen Fiskal

APBN adalah instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.

Menggunakan APBN untuk Stabilisasi Sistem Keuangan Selama Pandemi COVID-19

Dalam bagian ini, Bu Sri Mulyani membahas penggunaan APBN untuk stabilisasi sistem keuangan selama pandemi COVID-19 di Indonesia.

Fungsi Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi

Di dalam undang-undang keuangan negara terdapat fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Menghadapi Situasi Ekonomi yang Guncang

Ketika ekonomi mengalami guncangan, maka harus dilakukan stabilisasi untuk menahan agar tidak terjun payung.

Memberikan Bantuan Selama Pandemi COVID-19 Tanpa Mengabaikan Penerimaan

Dalam bagian ini, Bu Sri Mulyani membahas memberikan bantuan selama pandemi COVID-19 tanpa mengabaikan penerimaan.

Memberikan Bantuan Selama Pandemi COVID-19

Pemerintah memberikan bantuan kesehatan, sosial, dan UMKM selama pandemi COVID-19.

Tidak Mengabaikan Penerimaan

Meskipun penerimaan turun karena pandemi COVID-19, pemerintah tetap harus menjaga penerimaannya.

Konsekuensi Utang

Overview: Dalam situasi pandemi COVID-19, APBN sebagai instrumen penting untuk menyelamatkan negara dan ekonomi. Namun, utang yang terus bertambah harus dikelola dengan baik agar tidak mengancam keberlangsungan ekonomi.

Menurunkan Defisit

Tahun 2021 defisit harus diturunkan dari 6,1% menjadi 5,7%.

Harga minyak, batubara, CPO bagus dan pemulihan ekonomi terjadi sehingga penerimaan cukup bagus.

Belanja tetap didisiplinkan dan belanja untuk memberikan insentif bagi sektor yang masih kurang diberikan.

Turunnya Defisit

Tagihan perawatan sangat tinggi sampai 90 triliun rupiah.

Pemulihan sudah terjadi di beberapa sektor ekonomi.

Kemungkinan defisit akan turun hampir 1% dari GDP pada akhir tahun ini menjadi antara 5,1%-5,3%.

Tahun depan bisa mencapai defisit sebesar 4,7%.

Reformasi Pajak

DPR mendukung reformasi pajak selain undang-undang cipta kerja yang dilakukan.

Reformasi pajak dilakukan pada PPH, PPN, ketentuan umum dan bea dan cukai untuk mengumpulkan penerimaan saat pulih nanti.

Instrumen Siap Menghadapi Situasi Buruk

Surat utang negara Indonesia dalam negeri dan luar negeri menurun karena kredibilitas APBN yang dijaga selama tiga tahun terakhir.

Bank Indonesia dan pemerintah bekerjasama untuk membuat kerjasama menghadapi situasi yang luar biasa ini dengan membuat SKB kerjasama untuk pendanaan di mana Bank Indonesia masuk untuk membeli surat berharga negara.

Optimisme dalam Menghadapi COVID-19

Overview: Meskipun pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak global, angka kematian secara persentase dari populasi dunia masih relatif kecil.

Statistik COVID-19

Lebih dari 220 juta manusia terdampak secara global.

Di ASEAN lebih dari 13 juta, Indonesia lebih dari empat juta.

Angka kematian walaupun banyak, yaitu 5 juta sekian, secara persentase dari populasi dunia itu cuma 0,06% dibandingkan flu Spanyol, black death, epidemi atau pandemi sebelum-sebelumnya jauh lebih kecil secara relatif.

Taper Tantrum dan Inflasi

Overview: Finansialisasi ruang fiskal dilakukan oleh ekonomi maju sebagai respons atas COVID-19. Namun ada narasi atau retorika mengenai taper tantrum karena mereka unwind finansialisasi ruang fiskal.

Respons Terkait Taper Tantrum atau Inflasi

Keselamatan masyarakat nomor satu selalu disebutkan at all costs.

Fiskal menjadi buffer pertama bantuan segala macam jaring pengaman sosial.

Surat utang dikeluarkan untuk membantu melakukan respons fiskal.

Bank-bank sentral di berbagai negara harus melakukan respons yang luar biasa dalam situasi yang mengancam rakyat.

Likuiditas dan Inflasi

Pada bagian ini, pembicara membahas tentang likuiditas yang banyak masuk ke ekonomi selama pandemi COVID-19 dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi inflasi. Selain itu, pembicara juga membahas tentang perubahan iklim dunia yang menjadi kritis terhadap bahan bakar fosil.

Pengaruh Likuiditas pada Inflasi

Banyaknya likuiditas yang masuk ke ekonomi selama pandemi COVID-19 menyebabkan munculnya asset bubble di berbagai aset seperti saham, properti, dan crypto.

Permintaan tiba-tiba naik setelah pemulihan ekonomi dimulai namun pasokan barang masih terhambat karena disrupsi supply akibat pandemi.

Perubahan iklim dunia membuat lembaga-lembaga keuangan diminta untuk tidak investasi di bahan bakar fosil sehingga eksplorasi minyak turun dan harga minyak melonjak.

Tantangan Kebijakan dalam Menghadapi Inflasi

Terjadinya inflasi saat permintaan tinggi adalah sementara karena akan normal kembali ketika bottleneck energi, buruh, dan barang sudah longgar.

Pembuat kebijakan harus mencari titik timing yang tepat dan dosis yang tepat dalam menangani inflasi.

Scarring effect atau luka dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi menjadi topik penting dalam sesi G20 yang dipimpin oleh Indonesia sebagai Presidensi.

Indonesia dalam Menghadapi Inflasi

Indonesia berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan baik dan inflasi masih rendah di 1,6%.

Meskipun negara-negara lain sudah mengalami tekanan harga yang tinggi, Indonesia tetap menarik bagi investor karena pertumbuhan ekonominya cukup stabil dan kebijakan fiskal serta moneter bijak.

Kontrol Mobil dan Investasi

Overview: Dalam diskusi ini, pembicara membahas tentang kontrol mobil dan investasi di Indonesia. Mereka membahas bagaimana infrastruktur yang baik dapat mempengaruhi investasi asing langsung (FDI) dan bagaimana perubahan iklim juga menjadi faktor penting dalam menarik FDI.

Kontrol Mobil

Yang tidak bisa dikontrol adalah jalannya yang terjal dengan bolong-bolongnya.

Kita harus mengendalikan mobil kita sendiri agar tidak rusak akibat jalan yang buruk.

Kita harus tahu kapan harus sedikit ngerem atau menyesuaikan kecepatan saat melihat kondisi jalan yang dinamis.

Investasi

Indonesia memiliki potensi untuk menarik lebih banyak FDI karena kualitas positif seperti skala, demografi, dan kebijakan moneter serta fiskal.

Atraksi utama bagi investor adalah tempat yang aman untuk berinvestasi dengan kepastian kontrak dan berusaha tanpa banyak ketidakpastian aturan.

Undang-undang cipta kerja dibuat untuk menyederhanakan proses investasi dengan membuat satu pintu saja untuk permohonan izin usaha.

Pembangunan infrastruktur sangat penting agar barang-barang dapat diekspor dengan biaya murah.

Perubahan Iklim

Perubahan iklim juga menjadi faktor penting dalam menarik FDI karena orang sekarang melihat energi terbarukan.

Teknologi lebih mungkin untuk mencapai target pengurangan emisi karbon daripada kebijakan.

Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur sangat penting agar barang-barang dapat diekspor dengan biaya murah.

Perubahan iklim juga menjadi faktor penting dalam menarik FDI karena orang sekarang melihat energi terbarukan.

Teknologi lebih mungkin untuk mencapai target pengurangan emisi karbon daripada kebijakan.

Perubahan Iklim dan Solusinya

Overview: Pada bagian ini, Menteri Keuangan membahas tentang perubahan iklim dan solusinya.

Konsekuensi dari Pemanasan Global

Saat ini suhu bumi sudah naik 1,1 derajat celcius di atas sebelum revolusi industri.

Jika pemanasan global mencapai 1,5 derajat celcius, konsekuensinya akan sangat banyak.

Jika tidak ada tindakan yang dilakukan, maka suhu bumi akan mencapai 3,4 derajat celcius dan menyebabkan kerusakan.

Teknologi sebagai Solusi

Teknologi dapat menjadi solusi untuk mengurangi emisi karbon.

Carbon market muncul sebagai cara untuk memberikan support terhadap teknologi yang ramah lingkungan.

Orang akan beradaptasi dan memitigasi resiko jika diberikan sinyal pasar yang kredibel.

Komitmen Negara dalam Mengurangi Emisi Karbon

Semua negara harus memiliki komitmen dalam mengurangi emisi karbon (NDC).

Untuk mencapai NDC dibutuhkan teknologi, uang, dan kebijakan.

Tantangan Negara Berkembang

Negara berkembang memiliki tantangan dalam mengurangi emisi karbon karena masih harus membangun ekonomi dan masyarakatnya.

Solusinya adalah dengan menggunakan teknologi terbarukan untuk energi.

Upaya Indonesia dalam Mengurangi Emisi Karbon

Indonesia melakukan upaya mengurangi emisi karbon melalui reforestasi, pembatasan deforestasi, dan penggunaan energi terbarukan.

Transportasi juga menjadi fokus utama dengan membangun Moda Raya Terpadu.

Catatan: Menteri Keuangan membahas tentang perubahan iklim dan solusinya. Teknologi dapat menjadi solusi untuk mengurangi emisi karbon dan carbon market muncul sebagai cara untuk memberikan support terhadap teknologi yang ramah lingkungan. Semua negara harus memiliki komitmen dalam mengurangi emisi karbon (NDC). Negara berkembang memiliki tantangan dalam mengurangi emisi karbon karena masih harus membangun ekonomi dan masyarakatnya. Indonesia melakukan upaya mengurangi emisi karbon melalui reforestasi, pembatasan deforestasi, dan penggunaan energi terbarukan.

Membahas Kebutuhan Uang untuk Memenuhi Permintaan Energi

Overview: Dalam percakapan ini, Gita Wirjawan dan Sri Mulyani membahas kebutuhan uang untuk memenuhi permintaan energi di Indonesia. Mereka membicarakan tentang pentingnya membangun sumber energi terbarukan dan menghentikan penggunaan batubara yang sudah dikontrakin.

Kebutuhan Uang untuk Menghentikan Penggunaan Batubara

Dibutuhkan satu pot uang untuk mempensiunkan batubara yang sudah dikontrakin.

Kontrak batubara bisa diperpendek menjadi 15 tahun agar polusinya tidak sampai 30 tahun.

Dibutuhkan uang untuk menggantikan batubara yang dipensiunkan selama 15 tahun.

Kebutuhan Uang untuk Membangun Sumber Energi Terbarukan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan permintaan energi semakin meningkat.

Selain menggantikan sumber energi yang dipensiunkan, juga perlu menambah kapasitas dengan membangun sumber energi terbarukan.

Dibutuhkan uang untuk membangun sumber energi terbarukan seperti hidro.

Kendala dalam Memindahkan Sumber Energi ke Lokasi Konsumsi

Banyak sumber energi terbarukan seperti hidro berlokasi jauh dari tempat konsumsi di Jawa.

Perlu strategi baru agar dapat membawa semua sumber energi terbarukan ke seluruh Indonesia atau memindahkan aktifitas konsumsi ke lokasi sumber energi.

Menghitung Investasi yang Dibutuhkan

Kementerian Keuangan sedang menghitung investasi yang dibutuhkan untuk membangun sumber energi terbarukan.

Penting untuk tidak hanya berbicara tentang perubahan iklim, tetapi juga mencari cara untuk mendapatkan kompensasi dari negara-negara maju yang meminta Indonesia berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim.

Edukasi Generasi Z dan Teknologi Blockchain

Perlu mengedukasi generasi Z tentang pentingnya memperhatikan perubahan iklim.

Teknologi blockchain dapat digunakan sebagai solusi untuk masalah likuiditas uang fiat dan sebagai alternatif investasi melalui crypto.

Penggunaan teknologi blockchain harus dipertimbangkan dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Regulasi Cryptocurrency

Overview: Dalam bagian ini, pembicara membahas tentang regulasi cryptocurrency dan teknologi ledger tertutup. Mereka juga membahas risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi ini.

Regulasi Cryptocurrency

Regulator seluruh dunia mulai memikirkan siapa yang harus meregulasi cryptocurrency karena fast dan accelerate bisa terjadi tabrakan, seperti biasanya bubble and burst.

Di Amerika Serikat sendiri masih akan dibicarakan apakah itu stock exchange atau Bank Sentral atau siapa yang harus melakukan regulasi ini.

FATF (Financial Action Task Force), organisasi antar negara-negara di dunia untuk mendeteksi aliran dana dari illicit financing pencucian uang, pendanaan terorisme, menganggap cryptocurrency sebagai growing risk.

Teknologi Ledger Tertutup

Penggunaan teknologi ledger tertutup dapat digunakan untuk kamuflase terhadap berbagai illicit financing (pembiayaan gelap).

Banyak beberapa negara yang sudah mulai mengakomodasi teknologi ini seperti Singapura dan London karena ongkos (transaction cost)-nya sangat rendah dan efisiensi sangat tinggi.

Implikasi Energi dari Closed Ledger

Overview: Bagian ini membahas implikasi energi dari closed ledger dan transisi energi ke sumber daya terbarukan.

Implikasi Energi dari Closed Ledger

Closed ledger membutuhkan energi yang besar untuk di-maintain di dalam sistem digital.

Indonesia sebagai satu negara, energi yang sekarang 60% adalah coal base (berbasis batubara).

Kita membutuhkan teknologi untuk membuat sumber daya terbarukan menjadi stabil sebagai base energi kita.

Transisi Energi ke Sumber Daya Terbarukan

Jika ingin tetap tumbuh, permintaan energi harus beralih ke sumber daya terbarukan.

Pemerintah sedang membahas mengenai road map dan bagaimana transisi energi ini dari aspek siapa yang akan bayar, duitnya dari mana, dan bagaimana bentuk insentifnya.

Membutuhkan insentif, subsidi, implikasi harga listrik apakah lebih murah atau lebih mahal. Teknologi dibutuhkan untuk membuat sumber daya terbarukan menjadi stabil sebagai base energi kita.

Perdagangan Karbon

Overview: Bagian ini membahas perdagangan karbon secara global dan semangat generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan.

Perdagangan Karbon

Perdagangan karbon secara global menjadi salah satu dimensi yang sangat menarik dan juga menantang.

Pemerintah sedang membahas mengenai perdagangan karbon dengan melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Energi, Menteri KLHK, dan Menteri Perdagangan.

Semangat Generasi Muda

Generasi muda memiliki semangat yang baik dalam menghadapi tantangan masa depan.

Diperlukan fakta, pengetahuan, teknik, strategi, bahkan geopolitik yang tidak sederhana untuk melengkapi semangat generasi muda.

Indonesia ke Depan Menuju 2045

Pada bagian ini, Presiden Megawati membahas pandangannya tentang peran perempuan dalam kepemimpinan negara dan postur kebijakan yang harus diambil untuk membuat Indonesia menjadi negara yang keren pada tahun 2045.

Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Negara

Indonesia sudah memiliki satu presiden perempuan.

Pertanyaannya adalah bagaimana peran perempuan dalam kepemimpinan negara atau kepemimpinan secara umum sampai tahun 2045.

Pandangan Presiden Megawati adalah bahwa lensa atau optik di mana manusia itu ada laki-laki dan perempuan, hampir 50:50, paling 51:49. Oleh karena itu, jika kita memperlakukan perempuan hanya sebagai appendix, catatan akhir, maka kita menyia-nyiakan setengah populasi sebagai sesuatu yang seharusnya tidak terjadi.

Reformasi penting dilakukan agar pemerintahan menjadi bersih, efisien, akuntabel dan melayani. Siapa saja nanti yang berkuasa harus perilaku yaitu akuntabel, bersih dan melayani.

Postur Kebijakan untuk Membuat Indonesia Menjadi Negara yang Keren pada Tahun 2045

Untuk membuat Indonesia menjadi negara yang keren pada tahun 2045 diperlukan reformasi di sisi hukum sehingga check and balance eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa berfungsi dengan baik sehingga rakyat merasa terwakili dan hadir secara adil.

Infrastruktur harus dibangun, sistem kesehatan harus diperkuat dan pendidikan menjadi sangat inti dalam reformasi ini sehingga Indonesia memiliki SDM yang baik.

Institusi publiknya bersih, akuntabel dan efisien serta infrastrukturnya bagus sehingga Indonesia bisa berkembang menjadi negara yang keren.

Perlakuan Asimetris Terhadap Perempuan

Overview: Dalam percakapan ini, Gita Wirjawan membahas perlakuan asimetris terhadap perempuan di tempat kerja dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kemajuan karir mereka.

Perlakuan Asimetris Terhadap Perempuan

Defaultnya perempuan yang bertanggung jawab, sedangkan laki-laki tidak ditanyai tentang tanggung jawab keluarga.

Hal ini membuat sulit bagi perempuan untuk mencapai posisi tertentu.

Namun, bukan berarti kita menyerah. Kita bisa memberikan dukungan moral seperti cuti untuk suami yang harus nungguin istrinya dan anaknya serta menyediakan ruang laktasi dan child care.

Coaching juga penting dan laki-laki dapat memberikan dukungan dengan memberikan kesempatan yang sama.

Diversitas Meningkatkan ROE

Studi menunjukkan semakin meningkatnya diversitas, ROE akan lebih baik.

Oleh karena itu, diversitas dalam pemikiran sangat penting terutama dalam board of director di korporasi.

Pentingnya Diversitas

Jerman mewajibkan adanya perempuan dalam board of director agar terjadi diversitas dalam pemikiran.

Menurut Gita Wirjawan, diciptakanlah laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama melaksanakan amal. Mengabaikan salah satu jenis kelamin akan kehilangan potensi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Terima kasih.